Palembang | Aktivis Peduli Sumsel segera realisasikan janji Gubernur Sumsel H. Herman Deru untuk melaksanakan acara Fokus Group Discussion (FGD) Resolusi Tambang Ilegal pada Rabu, 21 Desember 2021mendatang bertempat di Hotel Aryaduta Palembang.
Sebagai Narasumber FGD Resolusi Tambang Ilegal ini:
1. KPK
2. Kementerian ESDM
3. Kementerian LHK
4. Kementerian Perhubungan
5. DPRRI Komisi VII
6. Gubernur SUMSEL
7. Kapolda SUMSEL
8. Pangdam II Sriwijaya SUMSEL
9. Praktisi Hukum
Ketua: Firdaus Hasbullah, SH
Sekretaris: Yan Coga
Bendahara: Ruben Al Katiri
Rubi Indiarta (Wakil Ketua)
Sanusi (Wakil Ketua)
Samsudin (Wakil Ketua)
Sukma Hidayat (wakil Ketua)
Mugri AS
Diki Arda
Hardaya
Arie Anggara
David
Yan Coga Menuturkan beberapa Dampak Positif dan Negatif Tambang Ilegal di Sumsel:
1. Adanya kesempatan kerja atau Usaha bagi penduduk sekitar
2. Menambah income pendapatan bagi penghasilan ekonomi
3 . Membantu proses pembangunan fisik seperti penggunaan material batu dan pasir (sirtu)
Ada pemasukan retibusi atau Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain dampak positif, penambangan ilegal di Sumsel juga memiliki dampak negatif. Bahkan jauh lebih besar dibanding dengan dampak positifnya.
1. Timbulnya keresahan dan persepsi masyarakat terhadap aktivitas petambangan galian C, Ilegal Driling dan Lain
2. Maraknya angkutan pertambangan yang menjadi penyebab cepat rusaknya jalan.
3. Akan terjadinya erosi dan bencana longsor mengancam keselamatan jiwa
4. Memperbesar potensi bencana banjir akibat berkurangnya area tangkapan atau resapan
5. Berkurangnya populasi tanaman yang menyebabkan pemanasan global
6. Menurunkan dan mengurangi jumlah air bersih atau kandungan air tanah karena rusaknya lapisan aquifer
7. Berkurangnya keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna
8. Terjadi kerusakan infrastruktur akibat adanya alat-alat berat
9. Penurunan kualitas udara atau pencemaran udara akibat timbulnya debu
10. Munculnya kebisingan suara akibat operasional alat berat
Mengurangi estetika dan keindahan alam.
11. Terjadinya kebakaran minyak di Sumur Bor, di jalan raya, bahkan di pemukiman warga.
“Inil sebagian dari dampak- dampak negatif yang di khawatirkan jika, berlangsung dalam jangka panjang tanpa campur tampur tangan dan petunjuk teknis dari pemerintah terkait yang mempunya kompetensi pada bidangnya” ungkap Yan. Minggu(10/11/2022) di ruang kerjanya.
Melalui acara FGD Resolusi Tambang Ilegal ini, tercapai apa yang menjadi harapan masyarakat dan pemerintah, sehingga kebocoran PAD selamaini tidak terjadi lagi.
“Tentu ini akan menjadi langkah yang baik untuk memajukan Sumsel dibawah Pimpinan Gubernur Sumsel H. Herman Deru dan Mawardi Yahya selaku Wagub”. Tandas Yan
Penulis: HarryDay
Sumber: ReformasiRi.com
