OKU Selatan | Pemilihan Umum (pemilu) legislatif dan pemilihan presiden pada 14 Februari 2024 sudah berlalu,namun ternyata banyak meninggalkan cerita-cerita pilu dan menggores hati bagi para penyelenggara / badan adhoc yang dibentuk dan di SK kan oleh KPU hampir sebulan yang lalu.
Salah satunya cerita miris yang diutarakan dan disampaikan oleh salah satu KPPS ( Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ) dari ujung kabupaten Oku selatan ini,tepat nya berada di kecamatan mekakau ilir.
KT ( inisial ) seorang anggota KPPS menceritakan kepada tim media bahwa dana operasional yang mereka terima dari PPS di desanya beberapa hari sebelum hari pemilihan hanya sebesar dua juta delapan ratus ribu rupiah (Rp 2800.000) saja, sedangkan sebagaimana diketahui besaran dana operasional yang dikeluarkan KPU untuk KPPS di tiap TPS (Tempat Pemungutan Suara )nya sekitar 4.688. ribu.
Tentu dengan perihal masalah dugaan adanya pemotongan Dana Operasional tersebut menjadi keluhan dan akhirnya menjadi buah bibir di kalangan masyarakat pasca proses pemilihan pileg pilpres tersebut.
“kami selaku anggota KPPS hanya menerima dana operasional tersebut sebesar dua juta delapan ratus ribu rupiah (Rp 2800.000) setiap TPS nya,“ ucapnya kesal.
Diceritakannya juga sebagaimana yang disampaikan oleh PPS didesa nya,bahwa dari PPK – dana operasional yang diterima sebesar tiga juta tiga ratus ribu rupiah (Rp. 3.300.000), tapi kemudian PPS menyunat dari dana tersebut dengan bermacam- macam alasan sehingga total yang KPPS terima cuma tersisa dua juta delapan ratus ribu rupiah tersebut.
Dalam hal ini tentu menjadi pertanyaan, bagaimana pertanggung jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mekakau ilir yang juga diduga turut terlibat melakukan pemotongan uang operasional KPPS yang dimaksudkan.
Dikatakan KT juga kepada tim media ini, bahwa jumlah uang yang diterima oleh masing masing KPPS untuk setiap TPS nya sangat jauh berbeda dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU.
“Di desa-desa yang lain semua sama,KPPS hanya menerima 2.800 ribu,tapi di desa Kepayang bahkan KPPS hanya menerima kisaran 2 jutaan saja,” tambahnya.
Diketahui juga bahwa pada pileg pilpres 2024, ada 77 TPS yang tersebar di 15 desa untuk kecamatan mekakau ilir.
“ Jika saja setiap TPS dana nya dipotong hampir 2 jutaan,maka kemana saja anggaran tersebut,sedangkan yang kami ketahui Dana operasional yang dari KPU itu semestinya mutlak punya kami KPPS,” lanjut KT geram.
KT berharap dengan tim media ini agar bisa mengungkap dan memperjelas kemana saja aliran Dana operasional KPPS dan oknum siapa saja yang bermain dalam dugaan pemotongan dana operasional KPPS tersebut.
Sementara itu di desa yang berbeda wd (inisial).anggota kpps 8 yang tidak mau di sebut nama nya juga menyampai kan kepada tim media bahwa di kpps 8 hanya menerima dana operasional sebesar dua juta sembilan ratus ribu rupiah.
“Kami selaku anggota kpps hanya menerima dana operasional untuk kpps sebesar dua juta sembilan ratus ribu rupiah (Rp. 2 900.000) dan hanya itulah dana yang di sampaikan ketua kpps kepada kami,” ucapnya.
Di ceritakan juga kepada tim media bahwa dana tersebut di berikan langsung oleh ketua PPS kepada ketua kpps sementara dana operasional.yang kami ketahui dari KPU empat jutaan lebih dan kami berharap kepada tim media untuk menelusuri kemana sisa dana tersebut.
Selanjutnya tim media berencana akan terus mendalami serta berkoordinasi dengan KPU OKU selatan, bila memang ditemukan adanya pemotongan maka tentu akan dikordinasikan juga dengan pihak penegak hukum. (Tiem)
