Kontras86.com | Lombok Barat – Menyonsong masa new normal, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat berencana membuka sejumlah destinasi pariwisata. Kehidupan pariwisata new normal itu ternyata memberi angin segar bagi seluruh pelaku pariwisata yang ada di daerah gumi patut patuh patju. Rencana membuka pariwisata tersebut, mengingat perkembangan angka terpapar Covid-19 di Lobar bertahap menunjukkan angka penurunan. Namun begitu, semua wilayah masih waspada, tetap menaati standar protap kesehatan Covid-19. Bahkan, ada yang berencana menuju transisi ke arah new normal atau kenormalan baru. Para pelaku pariwisata menyambut baik dan penuh suka cita. Apresiasi ini disampaikan kepada Dinas Priwisata yang telah merencanakan memberlakukan “new normal tourism”, disampaikan pada acara konferensi virtual di Aula Kantor Dispar Lobar, Selasa (9/6/2020).
Ilustrasi awal, Kepala Dispar Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, meminta maaf kepada seluruh pengelola wisata di Lobar. Permohonan maaf tersebut disampaikan dikala membuka konferensi dengan menghadiran 65 peserta. Masing-masing perwakilan dari Legislatif, Eksekutif, Camat Lembar, Sekotong, Narmada dan Camat Batulayar, Akademisi, Asosiasi Pengelola Hiburan (HPH), Pengusaha Hotel dan Restoran, Pengelola Wisata, Pokdarwis, Pengusaha Travel serta perwakilan Pers. “Saya mohon maaf kepada semua pengelola pariwisata. Karena pemda mengambil keputusan menutup tempat wisata pada H+1 sampai H+8 lebaran topat, padahal itu tradisi yang harus digelar,” tuturnya.
Dengan rasa optimisme yang kuat, masih kata Akhkam, dalam acara virtual ini, para pelaku wisata diberikan kesempatan untuk memberikan catatan dan gagasan. Gagasan dan catatan ini lalu akan menjadi dasar draf kebijakan selanjutnya. “Apakah membuka seluruh tempat wisata atau sebagian akses menuju tempat wisata dengan tetap menggunakan protokol. Ataukah harus bersabar sambil melihat keadaan yang masih ada di sekitar kita,” jelas Akhkam.
Membuka diskusi virtual, diberikan Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Moh. Faozal. Ia memaklumi, akibat Covid-19 ini, berdampak nyata tidak saja dari sisi pembangunan pariwisata, tapi juga dari sisi ekonomi, kesejahteraan serta pengangguran. Melihat dampak ini, “new normal tourism”, kata Faozal, haruslah berpegang pada kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP).
“SOP ini nantinya kita lakukan secara bersama, berdasarkan pada kemampuan dan analisa apa yang terjadi di wilayah destinasi,” pesan Faozal.
Menurutnya, ada sejumlah destinasi yang menjadi atensi Dispar NTB untuk disegerakan “new normal tourism”. Tapi, harus melihat sejauhmana kesiapan, termasuk pula kesiapan SDM pengelola baik kesiapan wisatanya maupun sarana kesehatan. Semua perlu investigasi lebih lanjut dan pemetaan yang baik.
Di Lombok Barat, destinasi wisata disebut Faozal ada Senggigi, Sekotong, dan Narmada. Secara eksplisit disebutkan, di Narmada terpusat bagi desa wisata. Semua kebijakan tersebut nantinya bisa dilakukan kerja sama dengan pihak Pelindo dan pihak lain termasuk menyiapkan regulasi.
Berbeda dengan Faozal, pihak legislatif Lobar diwakili Munawir Haris, menyampaikan semua pelaku priwisata sudah siap menuju normal kebangkitan pariwisata. Ia lantas menyarankan, perlunya aturan dan kesepakatan protokoler yang disepakati bersama. “Jangan sampai muncul pelanggaran di item aturan yang ada. Karena dalam regulasi, pada poin tiga menyebut, pemerintah berhak menghentikan dan melakukan larangan perjalanan dan mendisiplinkan protokol kesehatan dan penerapan hukum. Ini penting untuk kita sinergikan bersama,” kata Cawing, panggilan akrab Sekretaris Komisi II DPRD Lobar itu.
Seluruh peserta diskusi virtul terutama didominasi oleh pelaku pariwisata sudah sepakat bersiap menyongsong suasana baru pariwisata di Lobar. Mereka rata-rata mengapresiasi Dispar.
Sedangkan dr. Tony perwakilan Dinas Kesehatan Lombok Barat, berpandangan, bahwa pembukaan destinasi pariwisata termasuk are Senggigi patut dipertimbangkan lebih matang lagi. Diakuinya, saat ini kecamatan yang paling banyak terpapar Covid-19 adalah Batulayar. Data per 8 Juni, ada 30 orang terpapar Covid-19 di kecamatan ini. Namun, masih kata dr. Tony, yang terkena adalah warga di desa-desa, bukan wilayah Senggigi dan sekitarnya. Bagi dr. Tony, yang terpenting adalah penerapan protokol kesehatan di areal wisata.
“Harus patuh pada protokol kesehatan yang ketat, sebelum dibuka akan ada supervisi di daerah wisata dan hotel,” katanya. (Sas)
