Kontras86.com | NTB – Menyerap aspirasi publik, Komisi I DPRD Provinsi NTB membidangi Pemerintahan Hukum dan HAM mengadakan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi ke Pemda Lombok Utara. Kunker Komisi I DPRD Provinsi NTB itu diterima langsung Wakil Bupati Lombok Utara H. Sarifudin, SH, MH bersama jajaran Pemkab setempat dalam suasana keakraban, bertempat di Lesehan Sasak Narmada Desa Jenggala (29/6).
Adapun Kunker dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD NTB Syirajudin, SH bersama Wakil Ketua Drs. H. Abdul Hafid dan para anggota lainnya. Hadir pula Akademisi Universitas Mataram Prof. Gatot Dwihendro W sebagai supervisi ahli.
Kunker Komisi I yang pertama kalinya di Lombok Utara pada masa Covid-19 tersebut, dalam rangka melihat secara langsung penanganan pandemi dan menyongsong “new normal”. Selain itu pula, kunjungan berkaitan dengan dampak yang dirasakan pemda dari sisi anggaran, bantuan sosial dan situasi Lombok Utara menghadapi pilkada serentak 2020 mendatang.
Saat diwawancarai awak media usai pertemuan, Wabup Sarifudin menyampaikan silaturahmi Komisi I di Lombok Utara patut diapresiasi dengan rasa syukur. Pasalnya, Kunker Komisi I itu selain melihat situasi pandemi menuju new normal, juga mencermati hal-hal lain seperti anggaran, bantuan sosial, pilkada serentak serta penerima bantuan yang dialokasikan dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten. KLU, kata Sarif, menerima tujuh sumber bantuan termasuk BLTDD yang dialokasikan oleh pemerintah desa kepada warga terdampak pandemi corona.
Ketua Komisi I Syirajudin, SH menuturkan pula kondisi adanya pandemi Covid-19 membuat situasi keadaan berbeda, kemudian bagaimana agenda pilkada serentak sebagai agenda periodik lima tahunan bisa berlangsung sukses dan lancar. (Sas)
