Kontras86.com | Lombok Barat – Bupati Lombok Barat (Lobar) H Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si bersama Sekda Provinsi NTB H. Lalu Gita Ariadi, M.Si didampingi Asisten II Rusditah, Asisten III H. Ilham, Kadis Tenaga Kerja H. Muhamad Yamil, Ketua TP-PKK Lobar Hj. Khaeratun Fauzan Khalid dan Camat Kediri Hermansyah menerima kunjungan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si di Kantor Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Jum’at (19/2).
Dalam agenda kunjungan kerjanya Menaker RI Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si menyerahkan satu paket bantuan kewirausahaan untuk mendukung pilar Dua Desmigratif sekaligus meninjau bantuan padat karya jalan dan IKM “Pade Mauq” Aneka Kerupuk dan Emping Jagung. Ada pula bantuan alat pengolahan jamur tiram, alat pertukangan, dan perbengkelan.
Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menuturkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menyampaikan selamat datang kepada Menaker di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.
“Berbagai macam program dari Menaker RI, mudah-mudahan tahun yang akan datang anggaran terkait dengan bantuan ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Bagaimana cara kita nanti akan memberdayakan masyarakat khususnya di Lombok Barat bisa kita tongkatkan,” kata Fauzan.
Disebutkan bupati, beberapa produk industri kecil di Lombok Barat diupayakan bisa dianggarkan. Bahkan, lanjutnya, beberapa di antara produknya sudah diekspor.
“Salah satu contoh produk Industri Kecil yang kita banggakan di Lombok Barat bahkan NTB adalah ztas Ketak,” sebut mantan Ketua KPU NTB tersebut.
Dalam pada itu, Menaker Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si mengatakan, kunjungan kerja ke Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat bertujuan melihat langsung program Desmigratif. Program ini, kata Fauziyah, salah satu program yang diinisiasi Kementerian Ketenagakerjaan sampai tahun 2021. Ditargetkan tahun ini sudah membangun 402 Desmigratif di seluruh Indonesia.
“Program Desmigratif kita bangun di daerah-daerah yang menjadi kantong Pekerja Imigran Indonesia (PMI). Semua orang tahu Nusa Tenggara Barat termasuk provinsi yang menyumbangkan cukup besar penempatan PMI di luar negeri. Pekerja baik di dalam maupun di luar negeri itu hak warga negara,” sebut Ida yang juga Wakil Ketua Umum DPP PKB Bidang Kesra dan Perekonomian itu. (djn/Prokopi Lobar/Sas)
