Kontras86.com | Palembang – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Ilir (OI) yang telah mendiskualifikasi pasangan calon sudah sesuai undang-undang yang berlaku.
Hal ini diungkapkan Deputi Badan Pemenangan Pemilu (BAPPILU) Partai Demokrat Dra Hj Andi Nurpati Baharudin MPd.
“Yang saya ketahui yang di Ogan Ilir sudah di diskualifikasi oleh KPU atas dasar rekomendasi Bawaslu. Dalam undang-undang pilkada, rekomendasi Bawaslu wajib dilaksanakan oleh KPU. Bawaslu juga telah melakukan prosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Andi saat di mintai tanggapan seusai acara Deklarasi dan Kaderisasi DPD dan DPC BMI, Senin (9/11/2020) di Hotel Grand Inna, kemarin.
Andi mengatakan, menurutnya kalau memang “Incumbent” melakukan pelangaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Pilkada memang wajib di diskualifikasi.
“Apa yang telah diputuskan oleh Bawaslu bahwa keputusan KPU sudah benar seperti yang tertera di Undang-undang Pilkada Nomor 16 Tahun 2020,” tuturnya.
Ketika ditanya terkait jika adanya tuntutan kepada KPU, Andi menjelaskan, bahwa KPU harus menegakkan aturan bahwa ada putusan Mahkamah Agung.
“Mahkamah Agung menyatakan keputusan KPU itu tidak benar, padahal KPU kan telah melaksanakan berdasarkan Undang-undang dan apa yang sudah direkomendasi oleh Bawaslu Ogan Ilir itu sudah benar dan sesuai dengan Undang-undang dan KPU seharusnya menggunakan haknya untuk banding terhadap keputusan Mahkamah Agung,” jelas Andi.
Andi berharap Pilkada ini bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Kita berharap KPU menggunakan haknya,” harapnya. (Irwan)
