Banyuasin | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Litbang Kab. Banyuasin menggelar konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Banyuasin 2024 tahun anggaran 2023, di Auditorium Pemkab Banyuasin, Rabu (22/2/2023).
Hadir dalam kegiatan, Wakil Bupati Banyuasin, Wakil Ketua DPRD Banyuasin, Bappeda Provinsi Sumsel, Wakil Ketua TP-PKK, Asisten I, II & III, Ketua DWP Kab. Banyuasin, Staf Ahli, Staf Khusus, FKPD, Utusan Kecamatan, LSM, Tokoh Masyarakat, Pegiat Usaha, Perbankan, Perguruan Tinggi, Perwakilan Pemuda dan elemen masyarakat lainnya.
Kepala Bappeda & Litbang Banyuasin, Ir. Kosarudin MM menjelaskan, dasar pelaksanaan kegiatan pada hari ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2027 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penyelenggaraan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 merupakan bagian dari tahapan perencanaan dalam rangka menjaring masukan terhadap penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banyuasin 2024, tahapan perencanaan dimulai dengan persiapan pembentukan tim dan penyusunan jadwal perencanaan.
“Sebelumnya kita sudah melaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan, yang telah dilaksanakan mulai pada tanggal 26 Januari tahun 2023 sampai minggu kedua bulan februari tanggal 16 februari tahun 2023, Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Banyuasin yang telah mulai dilakukan melalui aplikasi SIPD RI mulai bulan februari sampai dengan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat Kabupaten, Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah akan dilaksanakan paling lambat minggu ke 4 bulan Februari tahun 2023, dan direncanakan tanggal 27–28 Februari mendatang dan Musrenbang RKPD Kabupaten Banyuasin akan dijadwalkan pada minggu ke 3 bulan maret tahun 2023. Dan direncanakan tanggal 21–22 Maret 2023,” terang Kosarudin.
Dikatakan Kosarudin, maksud dan tujuan penyelenggaraan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2024 adalah agar adanya pemahaman yang utuh dan kesamaan persepsi oleh seluruh pihak terhadap substansi Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banyuasin 2024, untuk menjaring masukan dan saran baik terhadap program maupun kegiatan dari pemangku kepentingan dan juga sebagai forum untuk menerima masukan dan saran terhadap penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banyuasin 2024 sesuai petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menjadi pedoman dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pembangunan yang efektif, efisien serta akuntabel di Kabupaten Banyuasin.
“Sesuai Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, bahwa penyusunan RKPD 2024 ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2024-2026, dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024, RPD Provinsi Sumatera Selatan dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024,” jelas Dia.
Sejalan dengan Tema Pembangunan Kab. Banyuasin tahun 2024 “Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Peningkatan Pemenuhan Layanan Dasar dan Reformasi Birokrasi”, Kosarudin mengungkapkan beberapa target makro yang ditargetkan pada tahun 2024 mendatang, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia yang ditargetkan meningkat di 69,01, tingkat Kemiskinan ditargetkan menurun pada angka 1 digit menjadi 9,34 persen, tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan berkisar antara 2,94 -3,17 persen dan pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh pada kisaran 4,0 – 5,88 persen.
Sementara, dalam arahan Wakil Bupati Banyuasin, H. Slamet Somosentono, SH mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan momentum untuk memberikan saran dan masukan yang akan menjadi gambaran dalam rancangan pembangunan daerah, khususnya Kab. Banyuasin. Oleh sebab itu, Pakde Slamet menekankan agar output dari Konsultasi Publik ini dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran daerah.
“Saya harap hasil dari konsultasi ini mampu mengakomodir berbagai program dan kegiatan dengan tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat serta sepenuhnya mampu mensukseskan pembangunan di kabupaten Banyuasin,” ujar Pakde.
