PALEMBANG — Bupati Banyuasin Drs. H. Askolani, SH., MH. menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah se-Sumatera Selatan yang mengusung tema “Optimalisasi Pendapatan Daerah”.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, SH., MH., dan digelar di Griya Agung Palembang, Senin (6/10/2025).
Pertemuan yang berlangsung secara tertutup ini membahas sejumlah isu strategis, di antaranya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Sumsel tahun 2026, strategi menghadapi penurunan TKD, serta rencana kebijakan APBN 2026.
Dalam pembahasan, Gubernur menyoroti beberapa tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah, seperti penyempitan ruang fiskal akibat turunnya TKD. Pemerintah daerah diharapkan mampu meninjau ulang dan memprioritaskan kembali program serta kegiatan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Strategi lain yang ditekankan dalam Rakor meliputi:
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta digitalisasi layanan pajak.
Efisiensi belanja daerah dengan mengalihkan fokus pada belanja produktif dan berbasis digital.
Percepatan realisasi dana transfer, terutama DAK dan DBH, untuk mencegah gagal salur atau gagal serap anggaran.
Diversifikasi pembiayaan pembangunan, melalui kerja sama KPBU, pinjaman daerah, dan investasi swasta.
Kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat, termasuk BUMDes, koperasi, CSR, serta kemitraan publik-swasta (PPP). Usai Rakor, Bupati Askolani menegaskan perlunya mencari strategi baru untuk meningkatkan PAD di Banyuasin.
“Kita harus menggali potensi daerah. Ada sekitar 200 kendaraan yang belum membayar pajak, begitu juga dengan optimalisasi kinerja BUMD dan peningkatan pajak PBB. Semua sektor yang menjadi kewenangan daerah harus kita maksimalkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menjelaskan bahwa rata-rata penurunan TKD mencapai sekitar 39 persen, sehingga perlu langkah cepat dan terukur dari seluruh kepala daerah.
“Kita harus cari akar masalah mengapa banyak wajib pajak belum membayar, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor, bahan bakar, dan pajak udara permukaan. Dari empat juta kendaraan terdaftar, baru satu juta yang taat membayar pajak,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya peran BUMD agar tidak hanya bertahan, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi daerah dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
(Diskominfo.SP/IKP)
