Kontras86.com | Lampung – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) melakukan koordinasi kelembagaan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung (Kesbangpol) di Kantor Kesbangpol, Teluk Betung, Bandar Lampung, Kamis (4/3/2021).
Agenda Koordinasi ini sebagai langkah dan bentuk komitmen DPW KAMPUD dalam menggerakkan aktivitas dan roda organisasi selalu menjunjung tinggi ketentuan dan kaidah-kaidah peraturan yang berlaku, hal ini disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) DPW KAMPUD, Seno Aji.
“Sebagai organisasi non Pemerintah atau juga disebut sebagai Lembaga non Government Organization (NGO) yang bertujuan untuk membantu kinerja Pemerintah dan turut mengawasi jalannya Pemerintahan agar tidak terjadi penyalahggunaan kewenangan demi kepentingan Bangsa, Negara dan Masyarakat Indonesia maka kedudukan DPW KAMPUD harus dilaporkan kepada Pemerintah,” kata Seno Aji.
Masih kata aktivis muda ini, pihaknya harus melakukan koordinasi mengingat DPW KAMPUD berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
“Dengan agenda koordinasi ini diharapkan kedepan program-program kerja dari DPW KAMPUD dapat selaras dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung demi mewujudkan program Lampung berjaya untuk masyarakat,” tutur Ketum DPW KAMPUD.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris DPW KAMPUD, Agung Triyono yang turut hadir dalam agenda koordinasi mendampingi Ketum Seno Aji, bahwa sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat yang bersifat independen maka sangat membutuhkan dukungan dan dorongan dari semua pihak khususnya Pemerintah.
“DPW KAMPUD memiliki tujuan yang sudah ditetapkan selain menjadi wadah menyalurkan aspirasi Masyarakat DPW KAMPUD juga bertujuan menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anggotanya, ikut aktif mensukseskan pembangunan Bangsa dan Negara, menjaga kedaulatan Negara, menjaga ketertiban sosial, memberikan pelayanan untuk masyarakat dalam bidang hukum, sosial, ekonomi dan politik agar mencapai keseimbangan antara masyarakat dan pemerintah, dengan tujuan mulia ini dan sebagai organisasi yang independen maka diperlukan dukungan sebagai mitra Pemerintah agar program kerja DPW KAMPUD dapat terlaksana dengan baik,” ujar Agung.
Dalam agenda koordinasi tersebut, DPW KAMPUD juga menyampaikan sejumlah dokumen-dokumen yang berisikan profil dan legalitas DPW KAMPUD yang langsung diterima pihak Kesbangpol Pemprov Lampung, Tavina Anyah di ruang kerja. (*)
