Palembang | Focus Group Discussion dengan tema “Resolusi Pertambangan Tanpa Izin” diselenggarakan oleh Aktivis Peduli Sumatera Selatan (APS) yang di selenggarakan di Hotel Aryaduta, Rabu (21/12/22) di apresiasi Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel).
Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mengatakan, kegiatan ini merupakan inisiatif yang sangat brilian para pemuda menginisiasi mengadakan FGD resolusi pertambangan.
“Kita tau dinamis nya UU no 11 tahun 1967 berubah menjadi UU no 4 tahun 2009 di tarik lagi menjadi UU no 3 tahun 2020 yang membuat semua sistem ini menjadi berubah, baik dari perizinan dan pengawasan nya,” kata Deru.
Dalam FGD untuk mengajak masyarakat terlibat langsung dalam pengawasan akan aktifitas pertambangan tanpa izin, menjadi benang merah dalam pembahasan tersebut.
“Untuk di jadikan sebuah rekomendasi yang telat sifatnya jadi jangan ada lagi kemungkinan celah untuk di sangah rekomendasinya yang betul betul rekomendasi yang sehat,” ujarnya.
Sementara Aktivis Nasional, Yan Coga yang lagi Viral digadang untuk maju sebagai Wali Kota Palembang, juga Sebagai Sekjen Aktivis Peduli Sumsel (APS) mengatakan, FGD ini mengambil tema Resolusi Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
Yan Coga berharap FGD ini, tidak hanya bicara soal maraknya tambang ilegal yang ada di Sumatera Selatan, akan tetapi bagaimana menemukan solusi terutama bagaimana tambang rakyat koperasi misalnya minyak bisa membuat izin.
“Sehingga mereka tidak di cap ilegal karena kalau selalu ilegal artinya ada koidah koidah yang tidak di patuhi oleh sebab itu hari ini kita bahas bersama sama,” bebernya.
Yan Coga juga menekankan bahwa dari FGD ini, menjadi prioritas kedepan sebagaimana harapan bersama bahwa Sumsel memiliki wilayah lahan pertambangan yang cukup luas.
“Ini yang akan kita sampaikan kepada kementrian bahwa kita juga harus punya wilayah tambang rakyat jangan semuanya di kuasai oleh para penguasa pengusaha pengusaha tersebut,” pungkasnya. (AR/AM)
Sumber: YAN Coga
