Kontras86.com | PALI – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar rapat konsultasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Acara Rapat konsultasi itu di laksanakan di Aula Kantor Bupati PALI, Rabu (10/3/2021).
Dalam sambutannya Kepala Bappeda PALI, Ahmad Jhoni mengatakan bahwa tahapan dalam penyusunan RKPD tahun 2022 yaitu menghimpun masukan-masukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dengan prioritas pembangunan daerah.
“Untuk itu, dalam penyusunan RKPD tahun 2022, diambil tema yaitu ‘Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Sumber Daya Lokal’,” ungkapnya.
Untuk mencapai hal itu, selain menghimpun masukan-masukan dari OPD, camat, dan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh pemuda, pihaknya sudah memberikan beberapa prioritas pembangunan daerah tahun 2022.
Pertama Penanganan Dampak Pandemi Covid-19, kedua Penurunan angka kemiskinan. Ketiga, Peningkatan kualitas sumber daya manusia, Tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik. Keempat, Pengembangan infrastruktur dasar dan konnektivitas.
Kelima peningkatan produktivitas dan daya saing hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Keenam, Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
“Dan Kami harapkan setelah menerima masukan-masukan, akan dibahas ke dalam Musrenbang kabupaten,” tutupnya.
Sementara itu, Plh. Bupati PALI, Syahron Nazil meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, untuk mengedepankan kondisi lokal dan potensi di kabupaten PALI.
“Subtansi dan materi RKPD tahun 2022 mengacu pada kondisi lokal di daerah, fakta-fakta di daerah, serta kebutuhan di daerah,” ujar Syahron Nazil.
Ia juga menerangkan bahwa penyusunan RKPD tahun 2022 perlu saran dan masukan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang cenderung bersentuhan terus menerus dengan masyarakat.
“Pandangan dari pejabat birokrasi terbatas, karena yang bersentuhan langsung dan terus menerus dengan masyarakat adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat. Tentu sangat diharapkan masukan dalam pembangunan sepanjang itu untuk kepentingan bersama,” tutupnya.
“Menggali potensi sumber daya lokal, agar mempunyai nilai tambah, dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Serta kepada Bapenda dan BPKAD agar benar-benar menghitung pendapatan daerah serta cermat dalam menghitung APBD tahun 2022. Jangan sampai salah hitung,” pungkasnya. (Nora)
