Palembang | Beberapa hari lalu, tepatnya pada hari kamis (17/09/2021) pemerintah kabupaten Ogan Komering Ilir menerima Kunjungan Kerja pemerintah kabupaten Musi Banyuasin untuk memahami proses Resolusi Sengketa Lahan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui perubahan nomenklatur.
Terkait hal ini, Student Youth Movement for Democracy (SYMD) angkat bicara persoalan Pemkab Muba berkunjung ke Pemkab OKI berbagi tentang strategi resolusi sengketa lahan, Senin (20/09/2021).
Untuk diketahui, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas wilayah 21.689,54 km² dan kepadatan 1.568 jiwa/km² memiliki 18 kecamatan dan 321 desa/kelurahan terdiri dari 308 desa dan 13 kelurahan. Wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Tulung Selapan dengan luas 4.853,40 km². (dikutip dari wikipedia)
Menurut Rinaldi Davinci Ketua umum Student Youth Movement for Democracy (SYMD) selaku putra daerah kabupaten Ogan Komering Ilir mengatakan, pemerintah kabupaten OKI belum bisa dijadikan acuan untuk belajar menyelesaikan konflik sengketa lahan di kabupaten ogan komering ilir (OKI).
Dijelaskan Rinaldi, adapun beberapa kasus sengketa lahan yang masih berstatus konflik dengan masyarakat yakni;
1. PT BHP (Bintang Harapan Palma ) desa Lebung Hitam, Jeramba Rengas, desa Penanggoan Duren kecamatan Selapan.
2. PT Samora desa Selapan Timur dan Ujung Tanjung diduga masih ada lahan masyarakat diambil untuk jalan perusahaan.
3. PT BHM (Bumi Mekar Hijau) berkonflik masyarakat desa Riding kecamatan Pangkalan Lampan.
4. PT Rambang yang berkonflik dengan masyarakat kabupaten OKI.
5. Yang terbesar ialah Sinarmas dan OKI pulp group yang berkonflik 10.000 yang belum jelas pola kerja samanya Hampir di seluruh kecamatan yang ada di OKI.
“Beberapa kasus yang sampai hari ini belum di selesaikan konflik masyarakat dengan perusahan-perusahan yang ada di kabupaten ogan komering ilir . Sehingga implementasi dari program kehidupan belum jelas menyebabkan Masyarakat masih menuntut kejelasan itu,” ungkapnya.
Kemudian sambung Rinaldi, “kami lihat BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Ogan Komering ilir berjalan sendiri dan tidak terkoneksi dengan bupati serta tidak terpimpin penuh atas daerah yang pimpin oleh bupati. Harus nya kepemimpinan Bapak Bupati Iskandar SE, dalam dua periodenya menyelesaikan beberapa konflik bukan meninggalkan sejarah yang konflik dengan perusahaan selalu diingat oleh masyarakat Kabupaten OKI,” ujarnya. (Ari.A)
