Kontras86.com | Lombok Barat – Pemerintah daerah dan Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Lombok Barat menggelar Halal Bihalal (HBH) dirangkaikan dengan pertemuan evaluasi penanganan pandemi virus corona di Kabupaten Lombok Barat. Dalam momen HBH itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si menyampaikan permohonan maaf lahir dan bathin (minal aidin walfaizin) atas nama pribadi maupun selaku pemerintah daerah seraya mengajak semua pihak dan masyarakat gumi patut patuh patju menjadikan halal bihalal tersebut sebagai tonggak pengeratan persatuan dan kesatuan. Kata Fauzan, riak-riak dan perbedaan pendapat yang selama ini terjadi di masyarakat tentang penanganan Covid-19 bisa direkatkan menjadi satu pemahaman besama dengan tujuan untuk keselamatan bersama sesama warga Lobar.
Menyinggung telah dibukanya salat Jumat atau salat berjamaah di masjid sebagaimana SK Pemprov NTB dan MUI NTB sebagai adaptasi menyongsong tatanan new normal, mantan Ketua KPU NTB ini menyatakan kebijakan itu harus lebih dipertegas. Bagi dia, hal yang terpenting diatensi memastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan agar bisa berjalan sebaik mungkin, seperti mencuci tangan, mengunakan masker, mengatur jarak shaf atau tidak boleh bersalaman usai pelaksanaan salat. Pemberlakukan kebijakan itu juga tidak hanya berlaku di masjid saja, namun juga musala, rumah, bahkan tempat ibadah umat agama lain hingga pusat-pusat keramaian harus dipastikan tetap patuh pada protokol kesehatan Covid-19.
“Bahkan beberapa waktu lalu, sejumlah hotel meminta melakukan pertemuan dengan pola-pola yang sudah kita lakukan, baik dalam Rapim dan pertemuan lainnya dengan mengatur jarak, memeriksa suhu tubuh, cuci tangan, penggunaan masker dan lainnya. Kalau rapat-rapat sejenis ini kita anjurkan,” ujar Fauzan Khalid.
Diungkapkan bupati, bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Pemkab Lombok Barat selama ini termasuk aksi transisi menuju masa “new normal”. Pasalnya, kalau langsung menerapkan new normal, masih kata bupati, Lombok Barat sebetulnya belum memenuhi persyaratan.
“Salah satu persyaratan terberat bagi kita di Lobar terkait masa new normal ini, yaitu bagaimana kita menurunkan kasus Covid-19 secara konsisten dan terus-menerus hingga nihil,” pungkasnya.
“Kesiapan Lombok Barat menuju new normal yang masih dalam fase transisi ini dimaksudkan agar masyarakat bisa beraktivitas kembali seperti biasa tanpa berkerumun. Tapi yang perlu terus diingat protap kesehatan penanganan Covid-19 ini harus jadi perhatian utama masyarakat kita untuk diterapkan,” tambah Ketua DPRD Lombok Barat, Hj. Nurhidayah
Sementara itu, Dandim 1606/Lombok Barat Kolonel Czi Efrijon Scroll, SIP, M.M mengusulkan intensitas pertemuan evaluasi tim gugus tugas penanganan Covid-19 harus ditingkatkan lagi. Ia menawarkan pertemuan agar dilakukan seminggu sekali lantaran perkembangan penyebaran Covid-19 di Lobar masih massif. Dengan pertemuan evaluasi seminggu sekali ini bisa memonitor secepatnya tren Covid-19, sehingga secepatnya pula dapat dirumuskan langkah-langkah penanganan yang lebih intensif, efektif, dan efisien. Apalagi, masih menurut Kolonel Efrijon Croll, terkait pelaksanaan peribadatan di rumah-rumah ibadah.
“Selain itu pelaksanaan salat Jumat dan salat berjamaah di masjid yang telah dibuka agar tetap memperhatikan protokol kesehatan. Masyarakat harus disiplin mengenakan masker, cuci tangan, mengatur jarak shaf, tidak bersalaman dan jumlah jamaah juga dibatasi hinga 50 persen guna menghindari kerumunan. Kita juga minta agar melakukan salat Jumat di lokasi-lokasi lain, misal musala dan lainnya untuk menghindari kepadatan jamaah,” sambung Baehaqi.
Kegiatan halal bihalal terangkai pertemuan Tim Gugus Tugas Percepatan Pencegahan Covid-19 Kabupaten Lombok Barat itu dihadiri unsur Forkopimda Lobar, Sekda Lobar, Ketua MUI, Ketua FKUB Lobar dan seluruh anggota tim gugus tugas serta unsur terkait lainnya, bertempat di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar, Sabtu (6/6). (Sas)
