Palembang | Gerakan Pemuda Nusantara (GPN), menggelar aksi damai di depan kantor dinas Pendidikan Kota Palembang. Jumat, (07/05/2021).
Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, Aksi tersebut dikoordinatori oleh Rahmat Sandi Iqbal SH selaku Koordinator Aksi (korak) dan Rahmat Hidayat sebagai Koordinator Lapangan (korlap).
Adapun aksi damai ini digelar, merupakan bentuk pernyataan sikap yang sehubungan dengan telah dilaksanakannya berbagai rangkaian seleksi PPDB ditingkat SMPN se-Kota Palembang, Tahun Ajaran 2021/2022.
“Berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat berbagai indikasi kejanggalan yaitu, terhadap seleksi PPDB ditingkat SMPN di Kota Palembang, diduga ada nilai peserta yang bagus dan berpretasi tapi tidak lulus. Terdapat indikasi kejanggalan pada penerimaan melalui jalur Zonasi, seperti di salah satu SMP yakni SMPN 1 Palembang yang diduga kuat adanya indikasi syarat dengan permainan yang tidak prosedur berdasarkan daya tampung pada jalur Zonasi di SMPN 1 Palembang yang memiliki daya tampung sebanyak 256 dengan penerimaan zonasi baru mencapai 128 dan masih memiliki sisa kuota sebanyak 128 posisi lagi, berbeda jauh dengan SMPN 2 Palembang yang memiliki daya tampung sebanyak 288 dengan penerimaan sudah mencapai 241 dan telah memiliki sisa kuota sebanyak 47 posisi lagi,” ujar Rahmat.
Lebih lanjut Rahmat dalam orasinya menyampaikan, “artinya terdapat sisa kuota yang begitu besar di SMPN 1 Palembang yang diduga kuat merupakan peluang besar terjadinya praktek-praktek gratifikasi pada sisa kuota penerimaan jalur zonasi yang begitu besar tersebut. Demi terciptanya transfaransi dalam rangkaian Tes masuk SMPN di Palembang sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.”
“Maka dengan ini kami menyatakan sikap,
Meminta Transfaransi terkait seleksi PPDB ditingkatan SMPN di Kota Palembang. Mempertanyakan Kualifikasi Tes masuk SMPN di Kota Palembang seperti apa. Untuk diumumkan secara terbuka siapa saja yang lulus jalur prestasi. Berikut hasil raport dan prestasi lainnya. Kami akan terus memantau perkembangan permasalahan ini sampai tuntas, serta akan mengagendakan aksi di Kantor Walikota dan DPRD Kota Palembang.
Kami juga akan membuat surat pengaduan secara resmi ke Ombudsman Perwakilan Sumsel,” jelasnya.
Dalam Aksinya, Rombongan GPN diterima langsung oleh Sekdis dinas pendidikan kita Palembang, Ibu Siti Ema Sumiatun, dan akan menyampaikan aspirasinya ke pimpinan.
“Apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan GPN telah kami tampung dan akan disampaikan kepimpinan,” ujarnya singkat.
Selanjutnya rombongan GPN membubarkan diri dengan teratur. (Ari.A)
