Palembang, Pertemuan bertajuk Coffee Morning yang digelar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang bersama awak media pada Kamis (31/7/2025) di Gedung Serbaguna BRI, Jalan Kapten A. Rivai, justru menyisakan catatan kritis. Acara yang awalnya dimaksudkan sebagai ajang ramah tamah dan klarifikasi kinerja, memunculkan dugaan adanya tekanan psikologis terhadap sejumlah jurnalis yang hadir.
Acara ini dihadiri sekitar 60 awak media dari cetak dan online. Hadir pula Kepala KSOP Palembang Laksamana Pertama TNI Idham Faca, S.T., M.M., M.Tr.Opsla beserta jajarannya, termasuk Zainuddin, M.Si., M.Mar.E selaku Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, serta beberapa pejabat teknis. Ketua DPD HNSI Sumsel Ponco Darmono, SE juga tampak hadir.
Dalam sambutannya, Idham Faca menegaskan pihaknya berterima kasih atas perhatian media terhadap kinerja KSOP Palembang. Namun, pernyataannya mengenai telah berkoordinasi dengan Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S., yang disebutnya Ketua Dewan Pers, sebelum menggelar kegiatan ini, memunculkan tafsir beragam.
Beberapa jurnalis menilai pernyataan itu dapat menimbulkan kesan bahwa pemberitaan media sedang diawasi oleh pihak eksternal, sehingga mengurangi rasa bebas dan independensi pers.
Sesi tanya jawab pun berlangsung panas. Sejumlah isu kritis diangkat awak media, di antaranya:
– Dugaan campur tangan KSOP dalam pengadaan CCTV di TUKS dan TerSus.
– Kelayakan Single Truck Identification Data (STID) untuk kendaraan bongkar muat di pelabuhan.
– Penanganan kecelakaan kapal tongkang yang kerap menabrak rumah warga di bantaran Sungai Musi.
– Aktivitas bongkar muat BBM ilegal untuk kapal tugboat, termasuk kapal “Rafa 01” yang diduga identik dengan nama putra salah satu pejabat KSOP.
– Aktivitas TUKS dan TerSus yang diduga tak sesuai izin dan peruntukannya.
Pihak KSOP menjawab pertanyaan dengan sangat hati-hati. Ikhsan M. Ichsan, S.T., M.A, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, menegaskan tidak ada campur tangan KSOP dalam pengadaan CCTV, melainkan hanya memberikan daftar vendor yang mengajukan kerja sama. Soal STID, KSOP menyebutnya menjadi ranah Dinas Perhubungan dan Pelindo, sedangkan KSOP hanya berperan mengawasi kepatuhan prosedur.
Meski jawaban resmi disampaikan, beberapa isu krusial seperti dugaan keterlibatan keluarga pejabat dalam aktivitas pelabuhan dan maraknya aktivitas BBM ilegal belum mendapat klarifikasi tuntas.
Sejumlah awak media yang hadir menyampaikan kepada Info-Merdeka bahwa suasana forum tersebut terasa kurang nyaman, lantaran muncul kesan bahwa pertanyaan kritis bisa “dicatat” oleh pihak tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, Dewan Pers belum memberikan tanggapan atas pernyataan Kepala KSOP yang menyebut adanya koordinasi sebelumnya dengan pihaknya.
Kegiatan Coffee Morning ini meninggalkan pesan ganda: di satu sisi sebagai silaturahmi, namun di sisi lain menimbulkan kesan tekanan psikologis terhadap insan pers yang justru bertugas mengawasi kinerja publik secara independen.
(KEY)
