Kontras86.com | Banyuasin – Menyikapi polemik penolakan Omnibus law UU cipta kerja oleh seluruh elemen masyarakat. DPC Forum Buruh Indonesia (FBI) kabupaten Banyuasin, yg diwakili oleh Heriadi SH, selaku sekretaris menyatakan pada dasarnya Federasi Buruh Indonesia menolak semua aturan di UU Cipta Kerja khususnya claster ketenagakerjaan yang pasalnya tidak berpihak dengan kepentingan buruh.
DPP FBI dengan tegas memerintahkan untuk semua pengurus ditingkat Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan penolakan UU CIPTAKER yang tidak berpihak dengan buruh melalui jalur konstitusi yang berlaku di negara kita, hal ini didasari atas hasil kajian dan diskusi atas naskah akademik dan draf RUU CIPTAKER claster ketenaga kerjaan pada awal issue ini baru muncul dipertengahan bulan desember 2019 sampai berita ini dirilis, ungkapnya.
“kami telah menemukan beberapa pasal-pasal yang dihapus, serta disisipkan dari UU no.13/2003 yang menjadi rujukan perampingan UU CIPTA lapangan kerja claster ketenaga kerjaan yang melakukan penghapusan 26 pasal, merubah 32 pasal dan menyisipkan 16 pasal baru dalam UU Ciptaker ini,” kata Heriadi kepada awak media ini, Senin (19/10/2020) kemarin.
Heriadi pun mengatakan, pasal yang dihapus atau tambahan ini menurut FBI memiliki plus minus untuk kaum buruh, selain itu kami sebagai serikat pekerja yang langsung turun mengadvokasi buruh tentunya tidak akan melakukan pembiaran terhadap sikap pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah yang menerbitkan aturan yang hanya berpihak terhadap investor/korporasi.
Lanjut Dia, FBI melihat sampai saat ini, sudah banyak kepentingan yang tidak murni lagi dari perwakilan buruh dalam hal penolakan terhadap UU ciptaker tersebut, bahkan sifatnya sudah provokatip dan memanfaatkan situasi serta masyarakat yang mengkonsumsi issue miring tidak dilandasi dengan pemahaman/sumber yang jelas, karena dari substansi tuntutan saja sudah tidak konkrit dan punya dasar hukum yang jelas atas penolakan tersebut, ujarnya.
Setelah itu, sambung Heriadi banyaknya issue di UU Ciptaker yang beredar dikalangan masyarakat telah banyak diputar balikkan atas nama kepentingan kelompok yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, misalnya soal upah dibayar perjam, hak cuti akan dihilangkan, bahkan perusahaan akan dengan mudah/semena-mena memPHK karyawan secara sepihak menjadi contoh pemutar balikan fakta sehingga kaum buruh dengan mudah dapat memecah belah buruh dengan issue hoax yang sengaja disebarkan dari awal RUU Ciptaker ini diusulkan oleh pemerintah ke DPR RI,” jelasnya.
Dalam pada itu, DPP FBI dengan tegas menyatakan sebagai serikat pekerja yang langsung turun mengadvokasi buruh berharap kepada elemen masyarakat agar cerdas dan mencari kebenaran atas issue soal UU Ciptaker dan tidak terpancing provokasi yang akan menciderai perjuangan buruh itu sendiri selanjutnya FBI menghibau kepada seluruh anggota dan seluruh elemen buruh yang ada diindonesia untuk dapat bertindak cerdas dalam menyikapi UU Ini karena FBI telah menyatakan sikap untuk menempuh jalur konstitusional dalam menyikapi penolakan pasal diUU Ciptaker claster ketenaga kerjaan yang merugikan kaum buruh melalui Judicial Review/Uji materi diMK, dan kami juga dengan tegas menolak aksi anarkis class Buruh dalam perjuangan hak ini sebagai mana yang diyakini class buruh bahwa perjuangan yang militan,terpimpin dan tertip akan membawa kemenangan besar class buruh, tegasnya.
“Dan kami pastikan lagi bahwah FBI tetap menghormati pejuang buruh yang telah turun kejalan dalam penolakan UU Ciptaker,sebagai buah persatuan tujuan perjuangan class buruh dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan kaum buruh dibawah UU yang adil dan berpihak dengan semua golongan serta hadirnya negara dalam menciptakan situsi yang kondusif untuk semua golongan,dan FBI mengambil peran sebagai kelompok yang tugas diwilayah kampanye dan jalur konstitusi dalam menolak UU Ciptaker,” pungkasnya. (ATS)
